WAJAH-WAJAH lega nampak di DPR pekan lalu. Dalam rapat gabungan Komisi I dan III DPR dengan pemerintah 29 November lalu, Menteri Kehakiman Moedjono berjanji akan memberi banyak kelonggaran. Batas waktu penyelesaian RUU HAP (Hukum Acara Pidana) tidak dipaksakan 20 Desember mendatang, seperti yang telah ditetapkan semula. "Pemerintah tidak memaksakan waktu. Itu terserah pada Dewan yang punya otoritas," kata Moedjono...