DUA bulan setelah lahirnya Keppres 14/1979, Menteri Penertiban Aparatur Negara J.B. Sumarlin pada 26 Mei mengeluarkan Surat Edaran antara lain buat para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen. Isinya: pelaksanaan pasal 19 ayat 1 Keppres tersebut tentang pengutamaan perusahaan golongan ekonomi lemah dan perusahaan setempat serta pengutamaan pembelian/penggunaan hasil produksi dalam negeri. Pekan lalu ...