KOALISI Masyarakat Sipil mengecam pengesahan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhamad Isnur mengatakan revisi jilid kedua ini berisiko. “Sejak awal proses revisi berjalan tertutup dan hanya memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan serta pengawasan publik,” ujarnya.

Revisi jilid kedua UU ITE disahkan setelah Presiden Jo