Bahaya Revisi Undang-Undang TNI

GAGASAN revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia muncul setelah dokumen pemaparan Badan Pembinaan Hukum TNI beredar di publik. Berkas itu berisi usulan revisi UU TNI yang menyangkut penambahan kewenangan TNI.

Pegiat demokrasi mengkritik ide untuk merevisi Undang-Undang TNI. Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri menyatakan usulan perubahan dalam regulasi itu menganulir agend