Herlambang P. Wiratraman 

Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada serta Wakil Ketua Kelompok Kerja Sains dan Masyarakat Akademi Ilmuwan Muda Indonesia

PEMBENTUKAN hukum sudah sepatutnya mempertimbangkan aspek mendasar, yaitu substansi dan tidak sekadar memburu formalitas target pengesahannya. Namun ini tidak berlaku bagi pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Betapa tidak, berulang