RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menuai kritik dari berbagai kalangan. Penyebabnya, penyusunan draf itu dianggap tak cukup melibatkan partisipasi publik. Berbagai pasalnya pun dinilai bermasalah. Wawancara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej dengan Tempo di kantornya pada Kamis, 21 Juli lalu.

Kenapa pemerintah berlama-lama membuka RKUHP?
Kami menyempurnakan hasil sosialisasi. Bayangkan, ...