RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuat kita harus kembali mendiskusikan peran hukum negara, khususnya hukum pidana, bagi masyarakat. Perlu ada percakapan hal mendasar karena tampaknya ada tembok penghalang antara pembuat undang-undang, yakni pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menolak RKUHP.

Tembok itu bisa kita robohkan pelan-pelan bila kita mau menengok apa