DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah berencana segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP paling lambat pada Juli mendatang. Kendati RUU KUHP memuat sejumlah pasal bermasalah, DPR dan pemerintah memberi gelagat bahwa draf aturan itu tak akan dibahas ulang.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengklaim DPR periode lalu telah membahas RUU KUHP secara inte