PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi meminta pasal-pasal karet atau multitafsir dalam aturan tersebut dihapus. “Kalau implementasinya menimbulkan ketidakadilan, undang-undang itu perlu direvisi,” kata Jokowi melalui akun Twitternya pada Senin, 15 Februari lalu.

Namun, alih-alih berfokus pada revisi, pemerintah malah akan membuat interpretasi