PERTEMUAN delapan fraksi minus Partai Keadilan Sejahtera dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah di Hotel Fairmont, Jakarta, pada awal Oktober lalu tak hanya membicarakan pembagian kursi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hadirin pun mendiskusikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. “Sempat disinggung soal rekomendasi amendemen konstitusi dari MPR periode sebelumnya untuk pimpinan yang baru,” kata Wakil Ketua MPR dari Fra