Dia memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan permintaannya kepada DPR. “Setelah mendengar masukan-masukan, saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi pada Jumat, 20 September lalu.

Jokowi berharap DPR bersikap sama sehingga revisi aturan pidana warisan Belanda ini diteruskan oleh DPR periode berikutnya. Ia pun memerintahkan Menteri