SEBELUM membentuk panitia angket, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan bermaksud mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Nurdin Abdullah. Rencana itu urung dijalankan karena sebagian anggota Dewan menganggap interpelasi hanya akan dijawab secara normatif oleh Gubernur Nurdin. “Saya dan Kadir Halid dari Fraksi Golkar lalu mengusulkan hak angket,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulawesi Selatan, Selle K.S. Dalle