Munculnya tim ini menyusul maraknya aksi massa yang terjadi setelah pemilihan presiden. Rapat koordinasi tingkat menteri yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Polhukam pada Senin, 6 Mei lalu, menyimpulkan dibutuhkan asistensi hukum untuk menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum pada pemilu serentak.

“Dari awal kami sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada langkah-langkah yang lebih tegas dari pemerintah,” kata Wira