Sembunyi-Sembunyi Deklarasi Talangsari
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat melalui jalur di luar pengadilan. Meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM melakukan gelar perkara.
Devy Ernis
Jumat, 22 Maret 2019
TUJUH jam menunggu sejak pukul sembilan pagi hingga empat sore, tamu yang dinanti Suroso tak kunjung datang. Hari itu, Rabu, 20 Februari lalu, Kepala Dusun Talangsari ini bermaksud menerima sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di rumahnya di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. “Saya diminta Pak Camat menyambut kedatangan tamu dari Kemenkopolhukam. Katanya mau kunjungan lapangan ke
...