Mereka menilai Dewan lamban membahas rancangan tersebut padahal sudah masuk Program Legislasi Nasional sejak tiga tahun lalu dan hingga akhir 2018 belum juga terlihat tanda-tanda akan disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komisi Nasional Perempuan Azriana Manalu mengatakan seharusnya Dewan segera membahas rancangan tersebut karena sudah masuk prioritas Program Legislasi Nasional periode 2017 dan 2018. ”Masyarakat sudah tidak sabar lagi kar