DPR yang Mahakuasa

DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Senin pekan lalu. Pengesahan ini diwarnai aksi walkout oleh dua fraksi, yakni NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan. "Kami menemukan persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan UU MD3," kata anggota frak