SELAMA dua pekan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar rapat dengan menteri lain khusus membahas penanganan Hizbut Tahrir Indonesia. Presiden Joko Widodo memintanya mengkaji organisasi-organisasi pengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Laporan polisi menunjukkan kian banyak kelompok masyarakat yang menolak dan bentrok secara fisik dengan organisasi yang didirikan pada 1982 itu. Kajian Markas Besar TNI