DEWAN Perwakilan Rakyat terus melanjutkan niatnya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR Johnson Rajagukguk mengatakan mendapat perintah dari pimpinan DPR untuk mensosialisasi revisi undang-undang ini ke masyarakat.

Dengan dalih sebagai inisiator, saat ini DPR tengah gencar mensosialisasi draf revisi ke kampus-kampus. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengata