BOLAK-balik revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah membingungkan Bupati Pekalongan Amat Antono. Awalnya kabupaten di pesisir utara Jawa itu bakal menggelar pencoblosan pada 2016. Namun perubahan aturan yang terlalu cepat membuyarkan semuanya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang disahkan Februari lalu mengamanatkan daerah ini wajib mengikuti pemilihan serentak pada Desember 2015.

Mendadak sontak perubahan ini membuat Amat kelabak