DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersepakat memakai hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Salah satu motor penggagas hak menyelidiki kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu adalah Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan.

Anggota DPRD marah karena anggaran yang diajukan Basuki bukan hasil kesep