Pemerintah menolak Tarik RUU KUHAP dan KUHP

PERMINTAAN Komisi Pemberantasan Korupsi agar pemerintah menarik atau menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditolak. Kamis pekan lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin beralasan penarikan akan menjadi preseden buruk karena pemerintah tak pernah mencabut rancangan undang-undang yang telah diajukan.

Sehari sebelumnya, KPK