DEWI Kanti tak bisa menyembunyikan kekagetannya saat mendengar kabar ini: Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah direvisi sekitar sebulan lalu. Tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan ini merasa ditilap. "Kapan dibahasnya? Tidak ada sosialisasi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. "DPR dan pemerintah diam-diam membahasnya, tak melibatkan masyarakat," dia menambahkan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjari