SELAMA hampir tiga tahun, Komisi Kebenaran dan Persahabatan mencari titik terang pelanggaran hak asasi manusia saat terjadi kerusuhan pasca-jajak pendapat di Timor Timur, 1999. Hasilnya, rekomendasi komisi bentukan pemerintah Indonesia dan Timor Timur (kini Timor Leste) ini menyimpulkan pelanggaran hak asasi manusia memang terjadi di bekas wilayah Republik Indonesia itu.

Laporan berjudul Per Memoriam ad Spem (”Melalui Kenangan Menuju Harapan�