SETELAH empat jam baku debat, Jumat pekan lalu, rapat Badan Kehormatan DPR bubar tanpa kata mufakat. Semestinya, setelah dua bulan bekerja, badan penegak etika di parlemen itu bisa menetapkan sanksi terhadap lima orang penerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. ”Rapatnya alot, berat, karena menyangkut nasib dan karier politik orang,” kata Gayus Lumbun, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR.

Rapat penetapan sanksi itu menyusul dua