LAPORAN tujuh halaman itu bertajuk ”Kajian Hukum Impeachment Kepala Daerah”. Isinya penjelasan terperinci jalur hukum yang bisa diambil untuk menurunkan seorang kepala daerah. Laporan itu merujuk kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Satu jalur menurunkan kepala daerah yang disebut adalah lewat hak angket.

Ini bukan skripsi mahasiswa atau proposal firma hukum. Ini hasil karya DPRD Kota Depok yang dirancang untuk mengg