SUDAH dua tahun terakhir ini Saifuddin SH tak berkutik berhadapan dengan orang-orang di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Upayanya mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanahnya terbentur meja birokrasi.

Setiap kali menanyakan nasib sertifikatnya, ia hanya mendapat jawaban enteng. ”Sabar dulu, baru diproses,” kata pengacara ini, menirukan jawaban aparat BPN.

Saifuddin mengaku sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diper