BEGINI jadinya jika urusan rumah tangga partai tak kunjung beres, sedang jadwal pemilihan kepala daerah makin dekat. Terpaksa para bakal calon mengeluarkan biaya ekstra. Ada ongkos unjuk rasa dan mengurus gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ujung-ujungnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga yang repot.

Di Provinsi Maluku, misalnya. Pasangan calon bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Bakry Sumeth dan