TAK seperti di masa Orde Baru, kini masyarakat tampaknya sangat memperhatikan Mahkamah Agung (MA). Pada waktu yang lalu, urusan pencalonan hakim agung, apalagi kandidat Ketua MA, selalu dimonopoli pemerintah. Kalaupun DPR menyeleksi para calon petinggi hukum itu, perannya sebatas ''menstempel" kehendak pemerintah. Namun, sekarang, proses pencalonan untuk mengisi kekosongan delapan kursi hakim agung tak lagi sekadar menjadi urusan pemerintah atau...