ADA kecenderungan baru bahwa pertanggungjawaban tahunan gubernur menjadi alat untuk menggusur sang kepala daerah. Kisah Gubernur Kalimantan Barat Aspar Aswin bisa menjadi contoh. Mayoritas anggota DPRD provinsi setempat, 37 dari 54 anggota, mewakili lima dari tujuh fraksi, menolak laporan pertanggungjawaban tahunan dan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada sang Gubernur. Pekan silam, mosi itu dilaporkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid disertai...