PEMERINTAH Malaysia belakangan ini makin risau melihat berita-berita yang dipandang "menghambat pembangunan". Walaupun Undang-Undang Pencetakan dan Publikasi yang disetujui Dewan Rakyat - parlemen federal negeri itu-- 16 April lalu belum ditandatangani Yang Dipertuan Agung, peraturan baru ini mencerminkan pengawasan lebih ketat terhadap pers. Malaysia sejak tahun lalu tampak lebih repot menghadapi pemberitaan yang dipandangnya . ...