MASIH ada yang samar-samar dalam penerbitan pers. Karena itu, Menteri Penerangan Harmoko menyibaknya sewaktu di depan Komisi I DPR, Selasa pekan silam. Misalnya, ia menjelaskan pemilikan saham, monopoli, pers pusat yang cenderung mencaplok usaha pers di daerah, hingga ikhwal go public. Menurut Harmoko, berdirinya perusahaan pers itu telah diatur Undang-Undang Pokok Pers. Artinya, badan hukum yang dibolehkan adalah yang mengemba...