REFERENDUM perdamaian, yang ditawarkan oleh Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, bulan lalu, akhirnya ditolak sebagian warganya. Sejak berkuasa pada 1999, Bouteflika berupaya merangkul kelompok garis keras. Pada masa pemerintahannya yang pertama itu, ia bahkan menjanjikan amnesti kepada mereka yang mau meletakkan senjata.

Upaya ini dilanjutkan setelah ia terpilih lagi dalam pemilihan umum 2004. Kali ini ia merancang undang-undang perdamaian