KALAU diibaratkan makhluk hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu tak jelas jenis kelaminnya. Apakah badan yang biasa disebut lembaga perwakilan rakyat daerah itu berdomisili di provinsi, kabupaten, ataupun kota madya, semua menyandang status yang sama: keberadaannya hanya sekadar untuk melengkapi persyaratan agar Republik Indonesia layak disebut sebuah negara demokratis. Status sebagai pelengkap semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa r...