Terbitnya sejumlah aturan mengenai pengusahaan mineral menjadi persoalan hukum baru dalam karut-marut penyelenggaraan sektor mineral Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017.

Karut-marut kebijakan pengusahaan mineral ini terjadi karena pemerintah dan pelaku usaha pertambangan tidak konsisten