BASUKI Tjahaja Purnama terseret pusaran perkara dugaan suap pengembang reklamasi karena keputusannya memberlakukan kontribusi tambahan tanpa dasar hukum. Gubernur DKI Jakarta ini beralasan diskresi dalam kontribusi tambahan diperlukan demi percepatan pembangunan.

Menurut dia, kewajiban kontribusi tambahan sebagai prasyarat izin reklamasi bukan barter. "Barter itu kalau saya mendapat untung," katanya. Menolak diwawancarai secara khusus, Basuki han