PADA akhir 2010, tak lama setelah dilantik menjadi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memutasikan pegawai dalam jumlah besar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mencalonkan perempuan itu, mengajukan daftar berisi 80-an nama. Mereka adalah sekretaris kelurahan, lurah, dan camat yang dianggap berjasa kepada partai dan diusulkan memperoleh promosi.

Ada juga daftar nama birokrat yang dinilai mengganggu partai dan diusulkan dipindahkan dari