Tuntutan Membentur Tembok

Pemerintah tak mungkin menutup Freeport. Risiko ekonomi dan politik jadi penghalang.

Senin, 20 Maret 2006

SIKAP tegas disuarakan Pre-siden Su-silo Bambang Yudhoyono, Ka-mis- pekan lalu. Pemerintah tak ba-kal menutup PT Freeport Indo-nesia seperti yang dituntut sebagian ma-syarakat Papua. Alasannya, penutup-an akan menyeret Indonesia ke meja arbit-rase internasional. "Sehingga kontra-produktif bagi perbaikan iklim inves-tasi," ujarnya seusai rapat kabinet di kantor kepresidenan.

Pemerintah memang terikat perjanji-an kontrak karya dengan Freeport yang mem

...

Berita Lainnya