Awalnya adalah sepucuk surat dari Menteri Agama Maftuh Basyuni. Izin tertulis yang diberikan pada Februari lalu itu menjadi kunci masuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menguak bobroknya pengelolaan dana di Departemen Agama. Audit atas biaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun 2002-2005 lantas berlangsung dan, ketika laporan audit diserahkan pada April lalu, terungkaplah penyelewengan dana yang jumlahnya ternyata membuat