PIMPINAN ABRI saat ini tampaknya tidak peduli dengan tuntutan sebagian besar masyarakat agar dwifungsi ABRI dihapuskan. Tuntutan itu dijawab dengan reorientasi, reposisi, redefinisi, reaktualisasi dan berbagai "re" lainnya -- serta role and political sharing.

Sementara suara rakyat bergaung di tengah suasana pembaruan ini, para anggota ABRI tetap saja duduk sebagai menteri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, anggota DPR/MPR, gubernur, wali kota,