Mencermati kampanye antipraktek impunity yang disebarluaskan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) melalui sebuah harian terkemuka baru-baru ini, sangat menarik. Iklan PBHI ini menarik karena menawarkan kontroversi. Di satu sisi bahasa tulisnya menjajakan pendidikan politik dalam rangka mengampanyekan tegaknya supremasi hukum. Tapi, di sisi lain, bahasa visualnya cenderung bisa membangun opini publik yang mengarah