SEPANJANG yang saya ketahui, pada 1962, ada kebijakan Presiden Bung Karno yang menggariskan bahwa secara struktural administratif, LKBN Antara termasuk dalam kelompok lembaga nonpemerintah yang bernaung di bawah Departemen Penerangan, tapi secara operasional berdikari. Dengan dibubarkannya departemen yang satu ini oleh rezim penguasa Gus Dur, lembaga itu cenderung langsung di bawah ’’komando” presiden. Buktinya, sistem droping/pe