PAK Amirmachmud pernah menyatakan belum lama ini, bahwa Dwifungsi ABRI akan tetap diberlakukan di negara kita untuk selama-lamanya. Timbul pertanyaan saya: siapa sebenarnya yang berhak menentukan diteruskan atau tidaknya Dwifungsi? Saya tidak berhasil menemukan satu pasal atau ayat pun dalam UUD 45 yang mencantumkan eksistensi Dwifungsi itu. Iadi dugaan saya ia bukan UUD, bukan UU, bukan pula PP. Ia bukan harga mati ...