AGAKNYA Saudara Harsono dari DEVI Kalimantan Barat (TEMPO, 16 Februari) belum mafhum bahwa: a. Yang menetapkan GBHN adalah MPR, bukan pemerintah, b. Yang berinisiatif membuat undang-undang dalam kenyataan, selama dua windu terakhir ini, pemerintah - bukan DPR lagi. Maka, benarlah kritik yang akhir-akhir ini timbul di masyarakat: masalah monopoli dan oligarki dibiarkan saja oleh pemerintah. Padahal, sudah sejak kita memasuki era...