KASUS-KASUS konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dan banyak proyek strategis nasional berpangkal pada pertanyaan mendasar tentang “tanah negara.” Apakah semua tanah adalah milik negara? Bagaimana dengan hak-hak privat yang dimiliki warga dan komunitas tertentu? Bagaimana negara bisa mewakili “kepentingan umum” dalam pembangunan? 

Pangkal soalnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945