Pertengahan Mei ini, enam tahun lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang telah diamanatkan konstitusi. Putusan itu mengatur kriteria dan kondisional yang perlu dipenuhi serta mekanisme pengakuan hak adat sekaligus menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui jika keberadaan mereka telah ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah