Zainal Arifin Mochtar

DEWAN Perwakilan Rakyat berhak "mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan". Pasal 80 huruf J Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—dikenal sebagai UU MD3—Itu dijadikan landasan hukum untuk melahirkan "dana aspirasi", yang disahkan pekan lalu.

Anggota DPR membungkus pasal itu dengan tambahan alasan bahwa da