Sri Budi Eko Wardani*

Perubahan peta politik pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung sangat cepat. Sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 21 Agustus 2014, sikap fraksi-fraksi pengusung pasangan itu berubah drastis. Poin krusialnya adalah mekanisme pemilihan kepala daerah yang terbagi dalam dua kubu: dipilih rakyat atau