PERANAN pemerintah yang dominan dalam Kongres Kebudayaan 1991 tentu sulit disalahkan. Soalnya, pasal 33 UUD 1945 mengatakan, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Dari sinilah timbul interpretasi bahwa membangun kebudayaan, termasuk menyelenggarakan kongres nasional kebudayaan, sudah menjadi kewajiban pemerintah. Soalnya, bagaimana pemerintah menempatkan perannya. Ki Hajar Dewantara memberikan tiga alternatif: ing ngarso s...