Dalam beberapa berita di media massa, termasuk majalah ini (TEMPO, 21 September 1991, Agama), disebutkan bahwa keputusan Mahasabha VI Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia, tidak mencerminkan demokrasi dalam pemilihan formatur. Itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Bukankah utusan daerah itu sengaja didatangkan untuk diajak urun pendapat? Seharusnya, suara mereka itu didengar. Sebab, mereka itu mewakili banyak uma...