Syamsuddin Haris Pengamat politik dari LIPI

Relatif tidak ada yang baru di balik suara mayoritas penolakan pembentukan Pansus Bulog II di DPR. Sebab, yang diulang-ulang adalah argumentasi absurd bahwa kasus dana Rp 40 miliar yang melibatkan Ketua DPR itu telah menempuh "proses hukum" di pengadilan. Karena itu, menurut para politisi yang memberikan suara menolak dan abstain, tidak diperlukan lagi "proses politik" melalui